Opini | Koranbangsa.com — Perbedaan sikap pemerintah dalam menyikapi momentum nasional kembali menuai sorotan tajam, khususnya ketika membandingkan peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional yang hanya berjarak satu hari. Kontras perlakuan terhadap dua peringatan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas dan keberpihakan pemerintah.
Pada Hari Buruh Internasional, pemerintah tampil dengan penuh perhatian dan keterlibatan. Acara digelar secara meriah, panggung besar didirikan, dan pesan apresiasi terhadap buruh disampaikan secara terbuka. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha hadir di tengah kelompok pekerja sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam menggerakkan roda ekonomi.
Namun, suasana itu berubah drastis ketika memasuki Hari Pendidikan Nasional. Momentum yang seharusnya menjadi refleksi nasional terhadap kondisi pendidikan justru berjalan tanpa gaung yang berarti. Tidak terlihat adanya kegiatan besar, tidak ada pernyataan yang mencerminkan perhatian, bahkan ketiadaan ucapan sederhana sekalipun menjadi catatan yang sulit diabaikan. Perbedaan ini terasa bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan sikap yang lebih dalam.
Ketiadaan perhatian terhadap Hari Pendidikan Nasional menimbulkan kesan bahwa pendidikan tidak lagi berada dalam lingkaran prioritas yang sama. Padahal, pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk kualitas bangsa. Ironisnya, di saat sektor pendidikan masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, pemerintah justru tampak absen dalam momentum yang seharusnya menjadi panggung untuk menunjukkan kepedulian.
Lebih dari itu, diamnya pemerintah dalam peringatan ini dapat dibaca sebagai bentuk pengabaian simbolik. Dalam konteks publik, simbol memiliki makna yang kuat. Ketika sebuah momentum nasional dilewati tanpa pengakuan, pesan yang tersirat adalah bahwa isu tersebut tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian. Hal ini memperkuat anggapan bahwa pendidikan semakin tersisih di tengah hiruk-pikuk agenda lain yang dianggap lebih strategis secara politik maupun ekonomi.
Kontras antara kemeriahan Hari Buruh dan kesunyian Hari Pendidikan Nasional pada akhirnya tidak hanya soal perayaan, tetapi juga soal keberpihakan. Pemerintah terlihat mampu menghadirkan perhatian ketika ada dorongan politik dan massa yang besar, namun menjadi nyaris tak terlihat ketika berhadapan dengan sektor pendidikan yang tidak memiliki tekanan serupa di ruang publik.
Kritik yang muncul bukan sekadar reaksi emosional, melainkan cerminan dari kekecewaan yang lebih luas. Pendidikan, yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan, justru tampak dipinggirkan bahkan dalam momen yang secara khusus didedikasikan untuknya. Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi netral, melainkan sebuah sikap yang mengandung makna.
Perbedaan perlakuan ini pada akhirnya mempertegas satu hal: perhatian pemerintah tidak selalu didasarkan pada pentingnya suatu sektor bagi masa depan bangsa, melainkan pada seberapa besar sektor tersebut mampu menarik perhatian di permukaan. Dan dalam perbandingan ini, pendidikan tampak kalah jauh bukan karena kurang penting, tetapi karena kurang dipandang.
Kondisi ini memperlihatkan bukan sekadar kelalaian, melainkan kegagalan pemerintah dalam menempatkan pendidikan pada posisi yang semestinya. Ketika Hari Pendidikan Nasional berlalu tanpa perhatian yang memadai, sulit untuk tidak melihatnya sebagai bentuk ketidakseriusan dalam mengurus salah satu sektor paling fundamental bagi masa depan bangsa. Ini bukan lagi persoalan seremoni, tetapi soal komitmen yang dipertanyakan.
Lebih jauh, sikap diam tersebut mencerminkan pola pikir yang ada karna emosional sesaat. Pemerintah tampak lebih sigap ketika berhadapan dengan kelompok yang memiliki tekanan politik kuat dan mobilisasi massa yang besar, namun cenderung pasif terhadap sektor pendidikan yang tidak menawarkan tekanan instan. Pola ini menunjukkan bahwa prioritas tidak ditentukan oleh urgensi jangka panjang, melainkan oleh kepentingan jangka pendek yang lebih menguntungkan secara politik.
Ironisnya, pendidikan selama ini selalu dijadikan jargon dalam pidato dan rencana pembangunan. Namun, ketika tiba pada momentum yang seharusnya menjadi ajang pembuktian, yang terlihat justru kekosongan. Ketidakhadiran perhatian, bahkan dalam bentuk paling sederhana seperti pernyataan resmi, memperkuat kesan bahwa pendidikan hanya kata-kata atau wacana yang dijual demi keuntungan, bukan agenda yang benar-benar diperjuangkan.
Sikap ini juga dapat dibaca sebagai bentuk pengabaian terhadap para pelaku pendidikan. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang setiap hari bekerja dalam keterbatasan seolah tidak cukup penting untuk mendapatkan pengakuan, bahkan pada hari yang secara khusus ditujukan bagi mereka. Ketika negara tidak mampu menunjukkan penghargaan secara simbolik, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang seberapa besar penghargaan itu benar-benar ada dalam kebijakan nyata.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pola seperti ini berpotensi membentuk budaya kebijakan yang dangkal. Pendidikan, yang seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, justru diperlakukan seperti isu pinggiran yang dapat diabaikan tanpa konsekuensi langsung. Padahal, dampak dari pengabaian ini tidak bersifat instan, tetapi akumulatif dan dapat merusak kualitas bangsa secara perlahan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pemerintah tidak hanya gagal dalam mengelola momentum, tetapi juga gagal dalam menjaga arah pembangunan. Pendidikan akan terus tertinggal, bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena kurangnya kemauan politik untuk menempatkannya sebagai prioritas utama.
Oleh: Muhammad Rusli
(Menteri luar negeri DEMA Universitas Al-Qolam Malang)
