Malang | Koranbangsa.com – Forum Muda Nahdliyin Nusantara (FMNN) mengingatkan seluruh pihak agar menjaga Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 tetap menjadi forum permusyawaratan organisasi yang bermartabat, independen, dan bebas dari intervensi kekuasaan negara.
Ketua FMNN, Husnul Hakim Sadad, menyampaikan bahwa munculnya sejumlah nama yang siap maju sebagai Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar dalam organisasi demokratis. Semakin banyak kader terbaik yang maju justru menunjukkan bahwa NU memiliki stok kepemimpinan yang melimpah.
“Semua kader NU mempunyai hak konstitusional organisasi untuk maju. Tidak ada persoalan siapa pun yang mencalonkan diri, baik dari unsur pesantren, akademisi, maupun tokoh NU. Yang menjadi persoalan adalah apabila kontestasi itu menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu kandidat,” tegas Husnul.
Sampai hari ini, kita ketahui baik melalui media sosial maupun media digital, sudah ada beberapa yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum PBNU, diantaranya Gus Yusuf Khudlori, mantan ketua PKB Jawa Tengah, Gus Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah, Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Yahya ketuan umum PBNU juga menyatakan siap maju lagi.
Yang kita tunggu adalah pernyataan majunya pak Nazarudin Umar, menteri Agama RI, karena beliau mendadak mengikuti kaderisasi NU, yakni ikut PMK NU di Gresik beberapa hari lalu.
FMNN menilai, apabila seorang pejabat negara yang memiliki jaringan birokrasi luas kemudian maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, maka terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang harus diantisipasi sejak dini.
Kementerian Agama, misalnya, memiliki jaringan birokrasi hingga tingkat kabupaten/kota melalui Kantor Kementerian Agama, serta jejaring Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN/UIN) di berbagai daerah. Struktur tersebut merupakan instrumen negara yang dibiayai APBN untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kontestasi organisasi kemasyarakatan.
“Yang kami khawatirkan bukan pencalonannya, tetapi apabila ada mobilisasi kekuatan birokrasi negara untuk memengaruhi pilihan para pengurus PCNU atau pemegang hak suara. Jika itu terjadi, independensi Muktamar akan tercederai,” ujarnya.
Husnul menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama good governance adalah netralitas birokrasi. Birokrasi negara harus bekerja berdasarkan asas profesionalitas, bukan menjadi alat politik ataupun alat memenangkan kepentingan individu tertentu.
“Kami berharap, para kepala kemenag dan rektor UIN seluruh Indonesia tidak ikut dalam dukung mendukung calon ketua umum PBNU, apalagi melakukan intervensi kepada ketua-ketua PCNU”. Tegasnya.
FMNN juga mengingatkan bahwa hubungan Kementerian Agama dengan NU selama ini dibangun sebagai hubungan kemitraan kelembagaan, bukan hubungan komando. Karena itu, Kantor Kementerian Agama di daerah harus tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara netral dan profesional.
“Kami berharap seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tetap menjadi mitra seluruh PCNU tanpa memihak kepada kandidat mana pun. Demikian pula para rektor PTKIN/UIN harus menjaga independensi institusinya dan tidak membawa kampus ke dalam pusaran kontestasi Muktamar NU,” katanya.
FMNN menegaskan bahwa peringatan ini bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai langkah preventif agar proses Muktamar berlangsung sehat, bermartabat, dan terhindar dari polemik baru yang dapat memecah belah warga Nahdliyin.
“Kami percaya seluruh kader NU mampu berkompetisi secara terhormat dengan mengandalkan gagasan, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan, bukan kekuatan birokrasi negara.”
Ketua FMNN mengingatkan bahwa NU adalah organisasi independen yang sejak awal berdiri menjaga jarak yang proporsional dengan kekuasaan.
“Jika di kemudian hari ditemukan adanya upaya sistematis menggunakan instrumen negara untuk melakukan intervensi terhadap proses Muktamar, maka Forum Muda Nahdliyin Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami akan menyuarakan penolakan secara terbuka demi menjaga marwah, kemandirian, dan kehormatan Nahdlatul Ulama.”
Ketua FMNN mengatakan bahwa mulai ada pergerakan dari instrumen tersebut.
“Padahal sebelumnya, tidak pernah sowan ke ketua PCNU, jelang muktamar, ada beberapa yang sudah mulai berkunjung kerumah ketua PCNU”. ungkapnya.
