Malang | Koranbangsa.com — Upaya memperkuat kualitas demokrasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu terus dilakukan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V Malang Raya, H. Ali Ahmad, S.H., bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif di Aula KH Ismail, Karangploso, Kabupaten Malang, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rusmi Fahriza, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi beserta jajaran anggota, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kecamatan Karangploso.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara DPR RI dan Bawaslu untuk membangun budaya demokrasi yang sehat melalui pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan bermartabat.
Dalam pemaparannya, H. Ali Ahmad, S.H., yang akrab disapa Gus Ali, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan aparat penegak hukum, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu.
“Demokrasi yang berkualitas tidak mungkin lahir jika pengawasannya hanya dibebankan kepada Bawaslu. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengawasan dengan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran. Ketika rakyat peduli terhadap proses demokrasi, maka kita sedang menjaga masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai konstitusi,” ujar Gus Ali.
Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan, kepemiluan, dan otonomi daerah itu juga mengingatkan bahwa tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks. Penyebaran informasi yang tidak benar, politik uang, penyalahgunaan media sosial, hingga berbagai bentuk pelanggaran administrasi maupun etik memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
“Pengawasan partisipatif bukan sekadar hak masyarakat, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara memiliki peran strategis untuk memastikan suara rakyat benar-benar dihormati dan tidak dicederai oleh praktik-praktik yang merusak demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu terus mendorong lahirnya budaya pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas pemilu.
Menurutnya, keterbatasan jumlah pengawas tidak menjadi hambatan apabila masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemilu.
“Pengawasan partisipatif merupakan kekuatan terbesar dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga demokrasi dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin kuat pula kualitas demokrasi Indonesia,” tegas Totok Hariyono.
Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Jawa Timur Rusmi Fahriza menjelaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar warga memahami mekanisme pengawasan serta tata cara penyampaian laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran pemilu.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Karangploso yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia berharap semangat pengawasan partisipatif dapat terus tumbuh hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat sehingga proses demokrasi benar-benar menjadi tanggung jawab bersama.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menyampaikan berbagai pandangan mengenai tantangan pelaksanaan pemilu di era digital, potensi politik uang, penyebaran hoaks, hingga pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPR RI bersama Bawaslu berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengawasan partisipatif sebagai instrumen menjaga kedaulatan rakyat. Dengan meningkatnya kesadaran publik, diharapkan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, demokratis, serta melahirkan pemimpin yang benar-benar memperoleh legitimasi dari kehendak rakyat. (Vani)
