Opini | Koranbangsa.com — Takbir berkumandang dari surau kecil di Dusun Sumber Celeng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Anak-anak berlarian dengan baju baru, ibu-ibu menyiapkan ketupat, dan suasana hangat kebersamaan menyelimuti dusun itu. Namun di balik kekhidmatan perayaan, satu pemandangan tak berubah dari tahun ke tahun: jalanan tanah berlumpur yang masih menjadi satu-satunya akses penghubung warga Sumber Celeng ke dunia luar. Bukan sekadar kotoran musim hujan, melainkan bukti konkret absennya negara di wilayah ini. Ironisnya, di Kecamatan Donomulyo sendiri, ruas jalan di JLS Kelok Sembilan yang sempat rusak akibat longsor pada Desember 2024 baru diperbaiki sementara dan langsung ambles kembali pada 1 Januari 2025 — perbaikan permanen pun urung dilakukan karena alasan klasik yang sudah terlalu sering terdengar: anggaran belum tersedia.
Ironi semakin menganga ketika angka-angka resmi berbicara lain. Kabupaten Malang mengalokasikan sekitar Rp 312 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2025, namun penanganan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga baru sebatas penutupan lubang secara bertahap di beberapa segmen jalan. Tambal sulam bukan solusi dan tentu bukan untuk jalanan tanah di pelosok Donomulyo yang naik-turun berkelok dan hancur tak karuan. Di Donomulyo, baru pada akhir Juli 2025 sebuah jalan penghubung antar desa sepanjang 500 meter selesai direhabilitasi. Sementara dusun-dusun terpencil seperti Sumber Celeng masih menunggu giliran yang entah kapan datangnya.
Potret pendidikan di Sumber Celeng tak kalah getirnya. Untuk sekadar mengenyam bangku sekolah dasar, anak-anak dusun ini harus menempuh perjalanan sejauh 7 kilometer melewati medan yang bukan hanya jauh, tetapi berbahaya: jalan menanjak, menikung tajam, dan rusak parah. Tak ada angkutan, tak ada jemputan, hanya kaki kecil yang harus bertarung dengan jalanan setiap pagi. Data BPS Kabupaten Malang mencatat tingkat kemiskinan masih berada di angka 8,78 persen pada 2025, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 235.620 jiwa angka yang masih di atas rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Di balik statistik itu, tersembunyi kenyataan bahwa kemiskinan paling dalam justru mengendap di dusun-dusun seperti Sumber Celeng, yang bahkan tak terjangkau oleh program-program pengentasan kemiskinan yang kerap digembar-gemborkan.
Urusan kesehatan pun tak kalah memprihatinkan. Warga Sumber Celeng harus menempuh 7,5 kilometer medan naik-turun dan berkelok hanya untuk mencapai Puskesmas Sumbermanjing, kec. Pagak, fasilitas kesehatan paling dasar yang seharusnya mudah dijangkau. Dari puskesmas pun warga masih harus melanjutkan perjalanan sekitar satu setengah jam menuju rumah sakit rujukan di Kepanjen jika kondisi darurat membutuhkan penanganan lebih lanjut . kondisi yang sangat menyulitkan terutama untuk kasus-kasus darurat. Artinya, antara denyut darurat pertama dan meja penanganan medis, ada jarak dan waktu yang bisa merenggut nyawa. Bagi ibu hamil, lansia, atau korban kecelakaan di jalanan rusak, medan seperti ini bukan sekadar tantangan melainkan pertaruhan hidup dan mati.
Di atas semua kenyataan itu, pendapatan daerah Kabupaten Malang pada 2025 direncanakan menembus Rp 5 triliun. Pemerintah Kabupaten Malang bahkan sesumbar menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang 2024–2029. Target yang terdengar mulia sampai seseorang melihat langsung kondisi Dusun Sumber Celeng, di mana anak-anak masih berjalan 7 kilometer ke sekolah dengan medan berbahaya, dan orang sakit harus berdoa agar bisa bertahan selama perjalanan panjang menuju puskesmas. Yang tersisa di dusun ini hanyalah gotong royong warga yang bahu-membahu menambal jalan dan menyiapkan perayaan tanpa uluran tangan dari luar. Kemandirian yang kerap dibingkai sebagai kearifan lokal itu, sesungguhnya adalah cermin paling telanjang dari kegagalan layanan publik.
Warga Dusun Sumber Celeng tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya meminta jalan yang bisa dilalui tanpa nyawa sebagai taruhannya, sekolah yang bisa dijangkau anak-anak tanpa harus berjuang seperti pendaki gunung, dan puskesmas yang tidak terasa seperti negeri seberang. Pemerintah kabupaten menyebut masih ada 66.202 jiwa atau 39.304 kepala keluarga yang belum terdata dalam sistem kesejahteraan sosial dan warga Sumber Celeng sangat mungkin termasuk di antara mereka yang “tidak terlihat” itu. Permintaan yang sangat sederhana untuk sebuah kabupaten ber-APBD lima triliun rupiah. Maka pertanyaannya bukan lagi kapan perubahan datang, melainkan: sampai berapa banyak Lebaran lagi yang harus berlalu sebelum Pemkab Malang benar-benar hadir di pojok kecil bernama Sumber Celeng ini?
Penulis : Pemuda Donomulyo
