Koranbangsa.com – Setiap peringatan Hari Desa Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam bagi negara tentang wajah desa hari ini. Desa kerap dipuji sebagai fondasi pembangunan nasional, sumber ketahanan pangan, hingga penjaga nilai-nilai sosial budaya. Namun di balik seremoni dan narasi manis tersebut, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: ketimpangan di desa masih nyata dan belum terselesaikan.
Di banyak wilayah pedesaan, infrastruktur dasar masih jauh dari kata layak. Jalan desa rusak, jembatan rapuh, dan akses transportasi yang terbatas membuat aktivitas ekonomi warga terhambat. Lebih dari itu, akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius. Tidak sedikit masyarakat desa yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar. Fasilitas kesehatan minim, tenaga medis terbatas, dan biaya transportasi yang mahal menjadi beban tambahan bagi warga miskin desa.
Sektor pendidikan pun tak luput dari masalah. Sekolah-sekolah di desa banyak yang kekurangan sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga akses teknologi. Anak-anak desa masih harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas, sementara kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota semakin melebar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka mimpi pemerataan pembangunan hanyalah slogan tanpa makna.
Ironisnya, setiap tahun negara menggelontorkan dana desa dalam jumlah yang sangat besar. Angka triliunan rupiah dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun pertanyaan mendasar yang terus mengemuka adalah: mengapa kemiskinan masih merajalela di desa? Mengapa masyarakat akar rumput tidak benar-benar merasakan dampak signifikan dari dana tersebut? Siapa sebenarnya yang menikmati dana desa itu?
Transparansi dan pengawasan dana desa menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Apakah pengawasan yang dilakukan selama ini hanya sebatas laporan administratif? Apakah negara benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat? Jika laporan berjalan rapi namun realitas desa tetap tertinggal, maka ada yang salah dalam sistem pengelolaan dan pengawasannya.
Hari Desa Nasional seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik. Momentum ini harus menjadi ruang evaluasi dan kritik jujur terhadap kebijakan pembangunan desa. Negara perlu memastikan bahwa dana desa tidak hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Partisipasi warga, transparansi anggaran, serta pengawasan yang ketat dan independen harus diperkuat.
Tanpa keberanian mengakui ketimpangan dan membenahi tata kelola dana desa, peringatan Hari Desa Nasional hanya akan menjadi agenda tahunan tanpa perubahan nyata. Desa tidak membutuhkan pujian berlebihan, melainkan keadilan, pemerataan, dan keberpihakan yang sungguh-sungguh dari negara.
Penulis:
M.Syafi’i
(Biro Hubungan dan Komunikasi Pemerintah serta Kebijakan Publik) Pengurus Cabang PMII Kabupaten Malang)Bidang Pengembangan Jaringan PT & Sekolah) Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK)
(Bidang Propaganda & Logistik) Inisiatif Pemuda (INTIP)
