SURABAYA | KORANBANGSA.COM – Seorang warga di Kabupaten Mempawah tewas tertimpa pohon saat berlangsungnya proyek pembangunan jembatan. Tragedi tersebut diduga akibat kelalaian pihak pelaksana proyek, dan hingga kini belum ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak terkait.
Peristiwa naas itu terjadi sebelum mencuatnya berbagai isu nasional yang ramai menyita perhatian publik. Namun, insiden yang merenggut nyawa warga Mempawah tersebut justru seakan tertutupi oleh hiruk-pikuk pemberitaan nasional, sehingga kurang mendapat sorotan serius dari media maupun pemerintah.
Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB) Surabaya pun angkat suara. Afif Ilmi, pengurus KPMKB Surabaya, menyatakan tragedi ini harus diusut tuntas. “Pemerintah daerah bersama Dinas PUPR Kabupaten Mempawah serta kontraktor pelaksana proyek tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap keluarga korban dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan serta keselamatan kerja,” ujarnya di Surabaya.
KPMKB Surabaya menilai, kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa warga merupakan bukti lemahnya pengawasan. Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah segera menutup perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan tersebut. Selain itu, KPMKB Surabaya juga menuntut pencopotan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah karena dianggap gagal menjalankan tugas pengawasan.
Ketua KPMKB Surabaya, Nur Umi Kalstum, menegaskan bahwa tragedi ini harus ditangani secara serius dan transparan. Ia menilai keadilan bagi korban tidak boleh dikorbankan hanya karena perhatian publik tersedot pada isu-isu nasional. “Isu lokal seperti ini jauh lebih nyata dirasakan masyarakat. Maka kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan langkah nyata dari pihak berwenang,” tegasnya.
Hingga kini, proses hukum masih berada dalam tahap penyelidikan, namun belum ada kejelasan dari pihak berwenang maupun instansi terkait mengenai konsekuensi yang akan diberikan kepada kontraktor ataupun pejabat pengawas proyek. Ketidakjelasan ini menambah keresahan publik sekaligus memperkuat desakan agar pemerintah bertindak lebih tegas dan transparan.
