Surabaya | Korangbangsa.com — Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menegaskan kesiapan penuh pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon pimpinan partai di tingkat daerah. Sosok yang akrab disapa Mas Azam ini menjadi salah satu figur sentral dalam memastikan proses seleksi berjalan objektif, profesional, dan berstandar akademik.
Mas Azam mengungkapkan bahwa DPW PKB Jatim secara resmi menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang sebagai mitra independen dalam pelaksanaan UKK tahap pertama. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 10 hingga 11 April 2026.
Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga yang profesional merupakan langkah strategis untuk menjaga transparansi dan kualitas penilaian terhadap para calon pemimpin partai. “Kami ingin memastikan bahwa proses ini tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menguji kapasitas personal dan kepemimpinan para calon,” ujar Mas Azam.
Ia menjelaskan, UKK terbagi dalam dua tahapan utama. Tahap pertama difokuskan pada pengujian aspek psikologis melalui psikotes yang dilaksanakan oleh tim ahli dari Fakultas Psikologi UM. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan akhir tetap berada di Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
“DPW PKB Jatim mendapatkan mandat untuk melaksanakan teknis psikotes, sementara keputusan final tetap menjadi kewenangan DPP. Ini menunjukkan bahwa proses dilakukan secara berjenjang dan akuntabel,” jelasnya.
Selain menjabat sebagai Sekretaris DPW, Mas Azam juga dikenal sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Pengalamannya di legislatif turut memperkuat komitmennya dalam menghadirkan proses seleksi kepemimpinan partai yang berkualitas.
Lebih lanjut, Mas Azam memaparkan bahwa peserta yang lolos tahap pertama akan melanjutkan ke UKK tahap kedua. Pada tahap ini, penilaian akan lebih mendalam, mencakup visi, misi, serta loyalitas terhadap garis perjuangan partai.
Ia juga menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dan tidak semua nama yang muncul dalam Musyawarah Cabang (Muscab) otomatis dapat mengikuti UKK. Hanya mereka yang telah ditetapkan sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berhak melaju ke tahapan tersebut.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua bakal calon dari Muscab bisa langsung ikut UKK. Ada proses pengkajian struktural yang menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi calon Ketua DPC,” tegas mantan aktivis PMII tersebut.
Langkah strategis ini, lanjut Mas Azam, merupakan bagian dari komitmen PKB Jawa Timur untuk melahirkan pemimpin daerah yang tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga kematangan psikologis, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang teruji secara akademik maupun organisatoris. (*)
