JAKARTA | KORANBANGSA.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Setiap kebijakan pemerintah daerah harus lahir dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri,” tegas Ali Ahmad, Kamis (14/8/2025).
Ali menilai, kericuhan yang terjadi di Pati akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik dan tanpa melibatkan rakyat dapat memicu gejolak sosial.
“Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai berujung kerusuhan. Ini menandakan adanya masalah komunikasi dan kegagalan menyerap aspirasi warga,” ujarnya.
Selain Pati, sejumlah daerah seperti Kabupaten Jombang (Jawa Timur), Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), dan Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan) juga mengalami kenaikan PBB. Warga di wilayah tersebut sempat memprotes, namun tidak sampai menimbulkan kericuhan seperti di Pati.
Politisi asal Dapil Malang Raya itu mengingatkan para kepala daerah agar mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau mau daerah aman dan kondusif, dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu intinya partisipasi,” tambahnya.
Ali Ahmad juga berharap Pemerintah Kabupaten Pati segera mencari solusi damai melalui musyawarah, sehingga ketegangan di tengah masyarakat bisa mereda. Ia bahkan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan sebagai mediator antara pemerintah daerah dan perwakilan warga.
“Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus segera turun tangan,” tegasnya.
Diketahui, pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga Pati memadati Alun-Alun setempat untuk memprotes kebijakan kenaikan PBB. Massa mendesak Bupati Sudewo mundur, menudingnya arogan dan tidak mau mendengar suara rakyat. (*)
