Opini | Koranbangsa.com — Pernyataan Prabowo Subianto bahwa “rakyat di desa tidak memakai dolar” memang tidak keliru secara literal. Namun, dalam kerangka analisis ekonomi politik, pernyataan tersebut justru membuka ruang kritik atas adanya jarak epistemik antara elite kekuasaan dan realitas material masyarakat akar rumput. Dalam perspektif gerakan mahasiswa, khususnya yang berakar pada tradisi ideologis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kondisi ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai pernyataan teknokratis, melainkan sebagai gejala reduksionisme dalam memahami struktur ekonomi global yang kompleks.

Dalam kerangka ekonomi makro, nilai tukar mata uang bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan variabel strategis yang menentukan arah distribusi kesejahteraan. Desa, sebagai entitas sosial-ekonomi, memang tidak berinteraksi langsung dengan dolar Amerika Serikat. Namun, mereka hidup dalam sistem ekonomi terbuka yang terintegrasi dalam rantai pasok global. Ketika dolar menguat dan rupiah terdepresiasi, efeknya menjalar secara sistemik—melalui kenaikan harga input produksi seperti pupuk, pakan ternak, bahan bakar, hingga barang konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, dampak fluktuasi kurs bukanlah sesuatu yang abstrak bagi masyarakat desa, melainkan realitas konkret yang menggerus daya beli dan meningkatkan beban hidup.

Dalam perspektif ideologi PMII yang berakar pada nilai dzikr, fikir, dan amal shalih, fenomena ini harus dibaca sebagai ketimpangan struktural yang memerlukan keberpihakan. PMII tidak hanya mendorong kesadaran intelektual, tetapi juga menuntut keberanian moral untuk mengkritisi narasi kekuasaan yang berpotensi menyesatkan publik. Pernyataan yang menyederhanakan kompleksitas ekonomi global berisiko menumpulkan sensitivitas negara terhadap penderitaan rakyat, khususnya kelompok marjinal di pedesaan.

Lebih jauh, dalam kajian ekonomi politik kritis, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai interdependensi global—sebuah situasi di mana unit-unit ekonomi yang tampak terpisah sejatinya saling terhubung dalam jaringan produksi dan distribusi kapitalisme global. Desa bukanlah ruang yang steril dari dinamika tersebut. Ia justru menjadi titik paling rentan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan perlindungan kebijakan. Ketika harga komoditas global berfluktuasi, masyarakat desa tidak memiliki instrumen lindung nilai (hedging) sebagaimana pelaku ekonomi besar; mereka hanya bisa menanggung dampaknya.

Dari sudut pandang gerakan, narasi “desa tidak memakai dolar” harus dilawan dengan upaya membangun kesadaran kritis bahwa ketidakadilan ekonomi seringkali bekerja secara tidak kasat mata. PMII, sebagai kekuatan intelektual-organik, memiliki tanggung jawab historis untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat desa dalam bahasa yang lebih progresif dan transformatif. Ini bukan semata soal kurs mata uang, melainkan soal keberpihakan negara dalam melindungi rakyat dari gejolak ekonomi global.

Dengan demikian, penting bagi negara untuk tidak sekadar mengelola persepsi publik, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dampak riil fluktuasi ekonomi global. Subsidi yang tepat sasaran, penguatan sektor produksi lokal, serta perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha kecil di desa menjadi langkah konkret yang harus diperjuangkan. Tanpa itu, pernyataan yang tampak sederhana justru berpotensi menjadi legitimasi atas abainya negara terhadap realitas struktural yang dihadapi rakyatnya sendiri.

Pada akhirnya, desa bukanlah ruang yang terisolasi dari dolar, melainkan ruang yang paling merasakan konsekuensi dari pergerakan dolar itu sendiri. Di sinilah peran gerakan mahasiswa—khususnya PMII—menjadi relevan: menjembatani kesenjangan antara wacana elite dan kenyataan rakyat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi berpijak pada prinsip keadilan sosial yang substantif.

Oleh:

wes Gas

mana Foto terindahnya Nia Kartika
Penulis adalah Mahasiswa Aktif UNIRA Kepanjen Malang dan saat ini menjabat sebagai Ketua PMII Rayon “Pembela” Al-Asy’ari Komisariat Raden Rahmat Malang