Malang | Koranbangsa.com — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang di depan Kantor Bupati Kabupaten Malang, Jumat (13/2), berujung ricuh. Aksi tersebut mengangkat persoalan krusial dunia pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru honorer, sulitnya data guru masuk sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga banyaknya kepala sekolah yang belum definitif.
Massa mahasiswa memadati halaman kantor bupati dan secara bergantian menyampaikan orasi serta tuntutan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Malang segera menyelesaikan problem pendidikan yang dinilai telah lama berlarut. Mahasiswa menilai, sebagai daerah dengan jumlah satuan pendidikan yang besar, Kabupaten Malang seharusnya mampu menghadirkan tata kelola pendidikan yang lebih tertib, profesional, dan berpihak pada tenaga pendidik.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti kondisi guru honorer yang hingga kini masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga menegaskan adanya guru yang kesulitan masuk atau terdata dalam sistem Dapodik, sehingga berdampak pada hak administrasi, pencairan tunjangan, hingga kepastian status kerja. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mengkritisi banyaknya kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT), padahal aturan dari pemerintah pusat mengharuskan jabatan kepala sekolah diisi secara definitif paling lambat 31 Desember 2025.
Kericuhan mulai terjadi ketika massa aksi meminta kepastian untuk berdialog langsung dengan Bupati Kabupaten Malang. Sebelumnya, disebutkan telah ada komunikasi bahwa massa aksi akan difasilitasi bertemu dengan bupati. Namun hingga aksi berlangsung, Bupati Kabupaten Malang tidak menemui massa aksi.
Ketiadaan pertemuan tersebut memicu kekecewaan di lapangan. Massa aksi yang mencoba mendekat ke pintu gerbang kantor bupati untuk meminta kejelasan kemudian dihadang aparat keamanan. Dorong-dorongan pun tidak terhindarkan dan situasi berubah menjadi ricuh. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami tindakan represif dalam insiden tersebut.
Samadi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi menyampaikan kekecewaannya atas tindakan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa mahasiswa datang untuk memperjuangkan isu pendidikan, bukan menciptakan kekacauan.
“Kami membawa isu kesejahteraan guru honorer, persoalan Dapodik, dan kepala sekolah yang belum definitif. Sangat kami sayangkan jika aspirasi pendidikan justru direspons dengan tindakan represif, apalagi ketika bupati tidak menemui massa aksi,” ujar Samadi.
Sementara itu, Alfarizi selaku Koordinator BEM Kabupaten Malang menilai pemerintah daerah belum memberikan kejelasan atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa tidak dapat berdialog dengan massa aksi oleh bupati menjadi salah satu pemicu kekecewaan yang berujung pada ketegangan di lapangan.
“Kami belum menemukan titik kejelasan sampai hari ini. Kesepakatan untuk berdialog tidak dengan bupati tidak terlaksana. Sementara persoalan pendidikan di Kabupaten Malang terus-terusan tanpa kepastian,” tegas Alfarizi.
Ia memastikan Aliansi BEM Kabupaten Malang tidak akan berhenti sampai ada respons konkret dari pemerintah daerah.
“Kami akan mengadakan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar, karena sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
