Opini | Koranbangsa.com — Awal tahun semestinya menjadi ruang refleksi bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk meninjau kembali arah pembangunan yang telah dan sedang dijalankan. Namun realitas di lapangan menunjukkan persoalan lama yang terus berulang: kemiskinan struktural yang tak kunjung terurai, ketimpangan pembangunan antarwilayah yang semakin nyata, serta krisis ekologis akibat pembangunan yang abai terhadap daya dukung lingkungan. Ketiga persoalan ini saling berkelindan dan menuntut penanganan serius, bukan sekadar retorika kebijakan.
Kemiskinan Struktural yang Belum Terselesaikan
Kemiskinan di Kabupaten Malang masih menjadi problem mendasar, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan selatan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta lapangan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat struktural dan belum ditangani secara menyeluruh.
Program bantuan sosial yang selama ini dijalankan pemerintah memang membantu masyarakat bertahan dalam jangka pendek. Namun tanpa dibarengi kebijakan pemberdayaan ekonomi—seperti penguatan UMKM lokal, modernisasi pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia—kemiskinan hanya akan terus direproduksi dari waktu ke waktu.
Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan. Kawasan yang dekat dengan pusat kota dan jalur ekonomi utama mengalami percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi, sementara wilayah pinggiran, khususnya Malang bagian selatan, masih tertinggal dalam banyak aspek dasar.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih cenderung berpusat pada pertumbuhan, bukan keadilan. Jika tidak segera dikoreksi, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial, mendorong urbanisasi, dan meningkatkan kerentanan masyarakat di daerah tertinggal.
Krisis Ekologis sebagai Dampak Pembangunan
Di tengah persoalan sosial, Kabupaten Malang juga menghadapi ancaman krisis ekologis. Alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya pengawasan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih.
Pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan sejatinya adalah pembangunan yang menunda bencana. Ironisnya, masyarakat miskin kembali menjadi kelompok yang paling terdampak, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak.
Kabupaten Malang saat ini berada di persimpangan jalan. Pemerintah daerah dituntut berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa perubahan paradigma, persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis lingkungan hanya akan terus menjadi catatan kritis yang berulang setiap awal tahun.
Oleh: M.Syafi’i
(Penulis merupakan Biro Hubungan dan Komunikasi Pemerintah serta Kebijakan Publik PC PMII Kabupaten Malang)
