Opini | Koranbangsa.com — Narasi tentang “Malang Makmur” sudah terlalu sering berdengung di telinga kita. Sebagai jargon politik, ia terdengar manis dan menjanjikan. Namun, bagi kami mahasiswa yang setiap hari bernapas di Kepanjen jantung ibu kota kabupaten ini jargon itu terasa berjarak, bahkan asing, dari realitas yang dihadapi rakyat sehari-hari.
Kabupaten Malang punya wilayah yang luar biasa luas, itu fakta. Punya potensi wisata dari gunung sampai segara, itu juga fakta. Tapi pertanyaannya, apakah kemegahan geografis itu berbanding lurus dengan kesejahteraan manusianya? Atau jangan-jangan, kita sedang dibuai oleh angka-angka statistik di atas kertas sementara kondisi di lapangan justru membusuk?
Posisi UNIRA di Kepanjen bukan sekadar menara gading tempat mahasiswa menghafal teori. Kami adalah “parlemen jalanan” yang melihat langsung bagaimana kebijakan pemerintah daerah seringkali gagap menjawab keresahan warga. Kritik kami sederhana pembangunan fisik itu penting, tapi membangun manusia jauh lebih mendesak. Aspal bisa digelar dalam seminggu, gedung bisa tegak dalam sebulan, tapi mentalitas dan kesejahteraan pemuda tidak bisa dibangun instan dengan proyek “kejar tayang”.
Mari bicara jujur soal pemuda. Istilah “Bonus Demografi” sering diobral para politisi saat musim kampanye. Pemuda dipuji, dirangkul, diajak swafoto. Tapi begitu kursi kekuasaan didapat, pemuda kembali ditinggalkan. Angka pengangguran masih menghantui desa-desa kita. Akses permodalan dan ruang kreativitas minim. Akhirnya, pemuda desa terpaksa urbanisasi atau menjadi buruh kasar di tanahnya sendiri.
Pemerintah Kabupaten Malang seolah lupa, bahwa investasi terbesar daerah ini bukan pada pariwisata, melainkan pada otak dan otot pemudanya. Kami di BEM Unira menolak jika pemuda hanya dijadikan komoditas politik lima tahunan diambil suaranya, lalu dilupakan nasibnya.
Belum lagi soal ketimpangan. Ada jurang yang menganga antara pusat pemerintahan di Kepanjen dengan saudara-saudara kita di wilayah pelosok Malang Selatan atau Timur. Akses pendidikan dan kesehatan yang timpang adalah bukti bahwa keadilan sosial masih menjadi barang mewah. Kampus-kampus lokal seperti Unira seharusnya tidak didiamkan. Kami punya riset, kami punya kajian. Pemerintah daerah jangan alergi kritik dan merasa paling tahu. Pelibatan akademisi dan mahasiswa harus berbasis substansi kebijakan, bukan sekadar seremonial tanda tangan MoU yang ujung-ujungnya hanya jadi arsip berdebu.
Tulisan ini adalah sinyal peringatan. Kami tidak sedang memusuhi pemerintah, tapi kami menolak diam melihat kebijakan yang tidak berpihak. Nilai Khaira Ummah yang kami yakini mengajarkan untuk berani berkata benar di hadapan penguasa.
Kepada para pemangku kebijakan di Peringgitan maupun di Gedung Dewan Jangan paksa kami turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar hanya untuk memastikan aspirasi rakyat didengar. Buka mata, buka telinga. Kabupaten Malang butuh percepatan dan keberanian, bukan sekadar pencitraan dan lip service belaka.
Kami akan terus mengawasi, mencatat, dan menagih janji. (*)
Oleh: Abdul Aziz
Penulis adalah Presiden Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan Aktif sebagai Pengurus Cabang PMII Kabupaten Malang
