Surabaya | Koranbangsa.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi partisipatif melalui pelaksanaan Hari Fraksi yang digelar pada Jumat (8/5/2026). Dalam agenda tersebut, Fraksi PKB membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui siaran langsung di platform TikTok, sebagai upaya menghadirkan kanal aspirasi yang lebih terbuka, inklusif, dan dekat dengan warga.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk adaptasi politik representatif di era digital, di mana masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada para wakil rakyat. Beragam isu strategis pun mencuat dalam forum daring tersebut, mulai dari persoalan infrastruktur jalan berlubang di sepanjang jalur nasional Madura, dugaan kriminalisasi nelayan di Kabupaten Pamekasan, polemik distribusi dan kualitas MinyaKita, hingga kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, yang akrab disapa Azam, menegaskan bahwa Hari Fraksi bukan sekadar agenda formal kelembagaan, melainkan bagian dari ikhtiar menghadirkan politik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui Hari Fraksi ini, kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar secara langsung tanpa sekat. Banyak aduan yang masuk melalui live TikTok, terutama terkait persoalan infrastruktur jalan, distribusi MinyaKita, serta berbagai problem yang dihadapi masyarakat pesisir,” ujar Azam.
Menurutnya, salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kondisi jalan nasional di wilayah Madura yang dinilai sangat memprihatinkan. Banyaknya jalan berlubang disebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kami menerima banyak laporan terkait jalan berlubang di sepanjang jalur nasional Madura. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat. Infrastruktur publik adalah hak dasar warga yang harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan,” tegasnya.
Azam menyatakan Fraksi PKB akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta instansi terkait agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Selain isu infrastruktur, perhatian Fraksi PKB juga tertuju pada laporan dugaan kriminalisasi terhadap nelayan di Kabupaten Pamekasan. Menurut Azam, persoalan tersebut harus dikaji secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.
“Nelayan adalah bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan negara. Jika terdapat dugaan kriminalisasi, maka prosesnya harus dilihat secara adil dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kami juga telah berkoordinasi langsung dengan Fraksi PKB di daerah setempat untuk mendalami persoalan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan di sejumlah titik yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas harian warga. Aspirasi tersebut menjadi bagian penting dari catatan Fraksi PKB untuk segera diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.
Azam menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk melalui Hari Fraksi akan diinventarisasi secara sistematis dan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, advokasi kebijakan, serta koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait.
“Semua masukan masyarakat kami catat dan akan kami perjuangkan melalui mekanisme di DPRD Jawa Timur. Hari Fraksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari komitmen kami untuk menyerap, memahami, dan mengawal persoalan riil yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.
Pelaksanaan Hari Fraksi melalui platform digital ini menunjukkan transformasi cara kerja politik yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan ruang digital sebagai medium dialog publik, Fraksi PKB Jawa Timur berupaya memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari suara dan kebutuhan rakyat.
