Malang | Koranbangsa.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring akademik nasional melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina. Kesepakatan ini menjadi bagian dari rangkaian program FISIP Collaboration 2026, yang dirancang untuk memperkuat sinergi lintas institusi dalam merespons dinamika sosial-politik global.
Kegiatan tersebut dikemas dalam forum Visiting Lecture bertema “Diplomacy Global: Korupsi dan Politik Kebencanaan”, dengan menghadirkan akademisi Paramadina, Tatok Joko Sugiarto. Forum ini menjadi ruang strategis bagi pertukaran gagasan ilmiah, pengayaan perspektif, serta konsolidasi kolaborasi akademik di tengah kompleksitas isu global kontemporer.
Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan ruang diskursus kritis yang mendorong lahirnya solusi berbasis riset dan etika publik.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya membaca realitas sosial-politik, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis analisis ilmiah dan nilai-nilai etika,” tegasnya.
Sebagai manifestasi komitmen tersebut, FISIP UNIRA melalui Pusat Kajian Anti Korupsi terus mendorong pengembangan kajian kritis guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penandatanganan MoA antara kedua institusi menjadi momentum penting dalam memperluas kerja sama, mencakup kolaborasi riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan forum ilmiah bersama, hingga penguatan jejaring keilmuan nasional.
“Ke depan tidak ada perguruan tinggi yang bisa berjalan sendiri. Kolaborasi adalah keniscayaan, bukan pilihan,” ujar Husnul Hakim.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan forum akademik sebagai ruang pembelajaran aktif dengan mengedepankan sikap kritis, analitis, dan berani menyampaikan gagasan.
“Dari ruang intelektual seperti ini akan lahir pemimpin masa depan yang tidak hanya memahami realitas sosial-politik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas,” tambahnya.
Dalam paparannya, Tatok Joko Sugiarto menguraikan bahwa diplomasi global saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma. Jika sebelumnya didominasi pendekatan Realisme yang menekankan kekuatan negara, kini berkembang ke arah Liberal Institusionalisme yang mengedepankan kerja sama antarnegara dan peran institusi global.
Ia juga merujuk pada pemikiran Joseph Nye melalui konsep soft power, yang menegaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak lagi semata ditentukan oleh militer atau ekonomi, melainkan oleh nilai, budaya, legitimasi moral, dan kapasitas kolaboratif.
“Diplomasi modern adalah diplomasi kolaboratif yang menghubungkan ide, aktor, dan institusi untuk menjawab persoalan bersama,” jelasnya.
Pada isu korupsi, ia menekankan pentingnya pendekatan multidimensional. Mengacu pada konsep good governance yang dipopulerkan oleh World Bank, korupsi muncul akibat lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Sementara dalam perspektif Teori Principal-Agent, korupsi terjadi karena adanya asimetri informasi antara publik sebagai pemberi mandat dan pejabat sebagai pelaksana mandat.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup melalui pendekatan represif, tetapi membutuhkan reformasi sistem, penguatan kelembagaan, dan pembangunan moralitas publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, dalam konteks kebencanaan, ia mengutip konsep Risk Society dari Ulrich Beck, yang melihat bahwa risiko dalam masyarakat modern banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia dan tata kelola yang tidak optimal.
Menurutnya, kebijakan kebencanaan kerap kali tidak lepas dari kepentingan politik, mulai dari distribusi bantuan hingga proses rekonstruksi pascabencana.
“Di sinilah muncul politik kebencanaan, ketika kebijakan publik dalam situasi krisis justru menjadi arena kontestasi kekuasaan,” paparnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola kebencanaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menutup kegiatan, pihak Paramadina menyambut baik penandatanganan MoA tersebut dan berharap kerja sama yang terjalin tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan berlanjut dalam implementasi konkret berupa riset kolaboratif dan pengembangan keilmuan.
Melalui inisiatif ini, FISIP UNIRA Malang kembali menegaskan posisinya sebagai pusat pengembangan ilmu sosial-politik yang adaptif terhadap tantangan global, sekaligus berkomitmen menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. (*)
