Opini | Koranbangsa.com — Capaian realisasi pajak daerah Kabupaten Malang yang telah melampaui target 100 persen patut dicatat sebagai kinerja fiskal yang positif. Di tengah dinamika ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, keberhasilan memenuhi bahkan melampaui target pendapatan daerah menunjukkan adanya upaya optimalisasi penerimaan oleh pemerintah daerah.
Namun, dalam perspektif kepentingan publik, capaian ini tidak semestinya berhenti pada perayaan angka. Justru, realisasi pajak yang melampaui target harus menjadi dasar evaluasi yang lebih substansial, apakah peningkatan penerimaan daerah telah sebanding dengan peningkatan kualitas layanan dan pemerataan pembangunan?
Pajak daerah bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilannya perlu diukur dari sejauh mana penerimaan tersebut kembali dirasakan manfaatnya oleh warga. Di berbagai wilayah, masih dijumpai persoalan klasik seperti keterbatasan infrastruktur dasar, ketimpangan layanan antarwilayah, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.
Selain itu, capaian yang melampaui target juga perlu dibaca secara proporsional. Apakah target yang ditetapkan sudah mencerminkan potensi riil daerah, atau justru masih menyisakan ruang perbaikan dalam perencanaan fiskal? Evaluasi semacam ini penting agar keberhasilan tidak bersifat administratif semata, melainkan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Informasi mengenai alokasi dan realisasi belanja daerah perlu disajikan secara terbuka dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif dampak dari capaian pendapatan tersebut. Keterbukaan ini bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga prasyarat tata kelola pemerintahan yang sehat.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik. Inisiatif Pemuda Malang mendorong agar capaian pajak daerah ini diiringi dengan penguatan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta pelibatan publik yang lebih luas dalam proses evaluasi pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan fiskal sejati tidak hanya diukur dari tercapainya target pendapatan, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan pendapatan tersebut menjadi pelayanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan. Di titik inilah capaian pajak daerah menemukan makna sesungguhnya bagi masyarakat
