Opini | Koranbangsa.com — Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah cerita tentang kemanusiaan, dan tentang lingkungan yang terus disakiti.
Sumatera dengan 10 kabupaten/kota Terdampak banjir.
Ratusan warga meninggal dan hilang.
Ketika banjir melanda berbagai daerah Indonesia, semua orang bergegas menunjukkan keprihatinan: tentang alam, tentang lingkungan, tentang nasib mereka yang menjadi korban. Namun di balik ungkapan simpati itu, ada kenyataan pahit yang harus kita lihat bersama: kerusakan lingkungan bukan terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari serangkaian keputusan, kebijakan, dan izin eksploitasi yang dibiarkan terus berjalan.
Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa menjaga lingkungan, hutan, dan seluruh ekosistem bukanlah pilihan melainkan kewajiban moral dan kemanusiaan. Ketika alam dirusak, ia tak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan peringatan. Dan hari ini, peringatan itu datang dalam bentuk banjir besar yang menenggelamkan rumah, merenggut nyawa, dan menghancurkan masa depan ratusan keluarga di Aceh dan Sumatera.
Ketika kami bersuara, ketika kami mengkritik dan menolak ekspansi tambang yang berlebihan, sebagian pihak pemerintah menuding kami sebagai penghambat Pembangunan seolah-olah kami hanya ingin menggagalkan proyek dan menutup pintu keuntungan mereka. Padahal yang kami suarakan adalah ekologi, keberlanjutan hidup, dan keselamatan rakyat banyak.
Dan kini, alam sendiri yang mengangkat suara.
Ia memperlihatkan akibat dari rakusnya eksploitasi yang telah dilegalkan.
Ia meminta pertanggungjawaban.
Kami menangis melihat kenyataan hari ini: rakyat kecil yang harus menanggung seluruh beban. Rumah mereka tertimbun tanah. Harta benda hanyut tanpa tersisa. Kenangan lenyap dalam arus. Sementara di tempat lain, para pemegang kebijakan tidur nyaman di gedung-gedung besar tak merasakan pedihnya kehilangan, tak merasakan cemasnya menunggu banjir surut, tak merasakan hancurnya hidup yang dibangun bertahun-tahun.
Mereka hanya gelisah ketika proyeknya terhenti, bukan ketika rakyatnya tenggelam dalam bencana.
Hari ini, sudah waktunya kita kembali mengangkat suara.
Kita peduli pada rakyat Indonesia.
Kita menolak kehancuran yang terus berulang.
Kita tidak ingin bencana ini kembali menjadi rutinitas tahunan yang dianggap wajar.
Pemerintah seharusnya hadir dengan kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat, bukan pada keuntungan segelintir pihak. Pemerintah harus memformulasikan tindakan nyata: mencegah eksploitasi berlebihan, menghentikan izin yang merusak, dan memastikan setiap kebijakan berdiri di atas prinsip keadilan ekologis.
Kami menuntut pemerintah sebagai pemegang kuasa untuk membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati, agar dapat melihat apa yang sedang terjadi dan merasakan apa yang sedang diderita rakyatnya.
Sebab hari ini, rakyat menderita bukan hanya karena bencana alam, tetapi karena penguasanya.
Penulis : Al farisi (Koodinator Aliansi BEM Kab. Malang)
