MALANG | KORANBANGSA.com – Peran perempuan dalam mengawal kebijakan publik sangat diperlukan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal itu menjadi bagian dari materi yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Malang l, Husnul Hakim Sy, M.H, dalam acara Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh Kopri Kabupaten Malang yang bertempat di Kantor Fatayat NU Kabupaten Malang, Jum’at (30/5/2025)
Cak Husnul sapaan akrabnya dalam menyampaikan materi “Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender” menilai bahwa pemberdayaan perempuan dalam kegiatan advokasi dan sosial merupakan langkah penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan setara. Advokasi yang melibatkan perempuan juga sangat penting dilakukan untuk memperjuangkan hak- hak mereka sendiri serta kelompok rentan lainnya.
“Perempuan menjadi salah satu kunci dalam tegaknya keadilan dan kesetaraan, oleh karenanya peran perempuan sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek sosial termasuk dalam hal advokasi. Keadilan dan kesetaraan akan terwujud apabila perempuan ikut andil dalam mengawal isu-isu dan kebijakan publik terutama yang bersinggungan dengan perempuan untuk membangun solidaritas dan hak-hak kelompok yang rentan akan penindasan, kalau bahasanya aktivis itu kita menyebutnya kaum mustadh’afin.” ujarnya
Selain tentang pentingnya peran perempuan, ia juga menambahkan tentang beberapa teori praktis terkait advokasi. Dalam agenda SKK yang rencana berlangsung selama tiga hari tersebut, Ketua IKAPMII Kabupaten Malang yang juga mantan Ketua Ansor tersebut menfokuskan materinya tentang advokasi yang harus dilakukan oleh perempuan terlebih Kader PMII Putri (Kopri). “Kader PMII ke depan terutama kader putri atau Kopri wajib punya peran penuh di tengah-tengah masyarakat dalam segala aspek sosial. Kader Puteri tidak boleh lemah, harus mampu bersaing dalam hal peran dan memperjuangkan kesetaraan.” pungkas Cak Husnul yang juga Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan UNIRA Kepanjen ini. (Zrt)
