JAKARTA, KORANBANGSA.com – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Senin (24/2/2025). Danantara diproyeksikan akan mengoptimalkan semua potensi ekonomi dengan perputaran aset 900 miliar dolar AS (Rp.14.000 triliun) dan modal awal 20 miliar dolar AS (Rp.325,8 triliun).
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menilai kelahiran BPI Danantara merupakan hal positif dan terobosan baik dalam menguatkan perekonomian Indonesia kedepan. Namun katanya, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan terkait eksistensi lembaga tersebut kedepan.
“Dengan nilai potensi ekonomi dan aset berjumlah ratusan bahkan ribuan triliun yang akan dikelola oleh Danantara. Maka lembaga ini harus diisi oleh orang yang profesional dan betul-betul bersih dan berkonsentrasi penuh bekerja sesuai dengan harapan,” kata Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa kepada media, Sabtu (1/3/2024) di Jakarta.
Untuk itu kata Nisa sapaan akrab, secara tegas DPP KNPI menolak Rosan Roeslani sebagai Kepala (CEO) BPI Danantara. Hal ini karena Rosan Roeslan juga sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Rangkap jabatan ini bisa merusak reputasi BPI Danantara dan juga berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Silahkan memilih mundur sebagai Menteri atau Fokus sebagai CEO BPI Danantara atau sebaliknya,” ucap Nisa mendesak.
Menurutnya, DPP KNPI akan terus menyoroti rangkap jabatan ini, sebab kehadiran Rosan Roeslani sebagai CEO BPI Danantara ini sungguh di luar nalar. Posisinya yang rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, tentu tidak akan efektif dan dapat menggangu kinerja salah satunya.
“Pak Rosan harus mundur dari salah satu posisi saat ini. Mau jadi CEO BPI Danantara atau jadi Menteri saja. Masa iya, mengelola dana dan aset bernilai ribuan triliun nyambi jadi menteri,” pintanya.
“Bisa kolaps kalau kerjanya nyambi begitu. Jangan main-main loh, yang anda (red-Rosan Roslani) kelola ini 5 kali lipat dari APBN kita. Tentu harus serius, fokus dan kerja profesional, jangan sampai terjadi fraud bisa celaka satu republik,” sambung Nisa.
Menurutnya, kejadian Jiwasraya, Asabri dan sejumlah kasus lain bisa jadi pelajaran, dimana dampaknya mungkin tidak seberapa, karena hanya lingkup lembaga tersebut. Akan tetapi kata Nisa, Danantara ini kalau sampai terjadi salah kelola, perekonomian Indonesia bisa kolaps.
Harapannya juga disampaikan kepada Pandu Syahrir Wakil Kepala BPI Danantara, segera melepas semua jabatannya baik sebagai komisaris/direktur di perusahaan Swasta. Tentunya kata Nisa, agar BPI Danantara terhindar dari konflik of interest.
“Kita juga desak Bung Pandu Syahrir bertindak sebagai profesional, untuk segera mundur dari jabatan-jabatan di perusahaan lain. Hal ini supaya bisa berpikir jernih dan serius dalam mengelola langkah-langkah investasi Danantara kedepannya,” pungkas Alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Pertahanan ini. (zrt)
