MALANG, KORANGBANGSA.com – Ahmad Irawan SH. MH anggota DPR RI Dapil Malang Raya dari Partai Golkar hadir di Kota Malang. Politisi muda yang kini berada di Komisi II DPR RI ini menggelar diskusi bersama masyarakat, awak media serta sejumlah pemilik media, Jumat (21/2/2025).
Kegiatan tersebut dibalut dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Rumah Makan Kertanegara, Kota Malang Jawa Timur.
Ahmad Irawan menyebut bahwa kegiatan seperti ini sudah diinginkan sejak lama. Selain daerah pemilihan dari Malang Raya, ia mengaku ingin bertemu dengan masyarakat ditengah kesibukannya.
Menurutnya, sebagai anggota DPR RI, dirinya ingin menjadi jembatan apa yang menjadi aspirasi. Kemudian apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang.
“Kota Malang kota pendidikan, iklim nya kritis,media kritis, civil society dan organisasi kemahasiswaan kritis, maka mari merawat semuanya untuk kepentingan bersama,” ujarnya, dikutip dari SurabayaPost.
Meski dibungkus dengan sosialisasi empat pilar, namun dirinya mengaku silaturahmi dengan masyarakat sangat penting. Karena sebagai anggota DPR RI dan mewakili aspirasi Dapil, Irawan mengaku sebagai kader Partai Golkar juga memiliki kewajiban moral mengenai kebijakan pemerintah.
“Ini kepada semua, mulai media, mahasiswa, aktivis hingga LSM. Hal itu agar alur informasi tidak putus,” lanjut dia.
Pada perkembangan teknologi saat ini, Irawan mengakui bahwa banyak informasi hoax atau menyesatkan. Mirisnya hal itu yang menjadi konsumsi masyarakat.
Dari kegiatan yang dilakukan saat ini, Irawan berharap masyarakat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah.
“Saya ingin juga ke depan kita merawat tradisi intelektual. Tradisi diskusi bersama media dan gerakan sipil agar bagaimana Kota Malang ikut berperan dalam kebijakan nasional. Kita tidak kurang akademisi, untuk mendiskusikan kebijakan apa yang terbaik,” harapnya.
Dalam rangka tupoksi sebagai Komisi II DPR RI ia tegaskan rekrutmen ASN dan PPPK di Jatim proses rekrutment bagus karena ada kapasitas yang bagus.
Lalu, soal efisiensi anggaran yang sedang ramai, menurut Irawan ini hanya kebijakan transisi saja antara Jokowi ke Prabowo. Karena setiap presiden punya kebijakan berbeda, jika sebelumnya infrastruktur, sekarang fokus ke pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Salah satu efisiensi anggaran melalai Danantara Rp300 T sebagai modal awal dari BUMN,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan soal Tatib DPR yang juga ramai dibahas. Sebagai badan legislasi DPR RI ia tegaskan Tatib adalah bagian pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam seleksi pejabat, DPR posisinya mengusulkan dan menyeleksi.
“Lembaga negara lain misal Kapolri dan Panglima minta pertimbangan presiden, pemberhentian ada undang-undang sendiri. Maka jika DPR disebut bisa pecat Kapolri, pimpinan KPK itu hampir mustahil,” tegasnya. (Sumber: Golkar Media)
