Malang | Koranbangsa.com — Berdasarkan hasil konsolidasi Dema universitas al qolam malang, terdapat sejumlah catatan kritis terhadap kinerja 2 tahun pemerintahan prabowo gibran, terdapat kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta mengancam tata kelola demokratis.
Adapun sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama meliputi:
*Program MBG dan KDMP yang Tidak Matang*: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) koperasi desa merah putih(KDMP) dinilai minim perencanaan strategis. Pengoperasian yang lambat serta penempatan lokasi KDMP yang tidak strategis dinilai berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
*Gagal total dalam menangani dan memitigasi bencana karhutla *: Pemerintah dinilai tidak peka terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang tengah melanda. Di tengah situasi krisis lingkungan dan kesehatan publik, pejabat publik justru terkesan mengabaikan kondisi tersebut dengan tetap melangsungkan beberapa agenda seremonial bahkan lebih kejamnya lagi dana SP( siapa pakai) bencana yang seharusnya di alokasikan untuk bencana malah di korupsi oleh pihak BNPB, dengan tegas kami menuntut pada pemerintah untuk menghukum mati pelaku korupsi berdasarkan UUD Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi(UU Tipikor), khususnya pada pasal 2 ayat(2).
*Krisis dan Kelangkaan BBM*: Kelangkaan BBM yang terjadi saat ini berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat, khususnya para pekerja yang kehilangan banyak waktu produktif di antrean. Kondisi ini diproyeksikan bakal memicu lonjakan harga bahan pokok dan memperberat beban ekonomi warga.
*Pembatasan Ruang Demokrasi dan Militerisme*: Adanya upaya pembatasan hak bersuara bagi masyarakat sipil, Peluasan jabatan prajurit aktif ke sektor sipil dinilai memundurkan agenda reformasi dan mengembalikan dwifungsi di lembaga pemerintahan.
Dema universitas al qolam malang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif, memprioritaskan penanganan krisis ekonomi serta lingkungan, dan menghentikan segala kebijakan yang berpotensi mencederai hak-hak sipil serta demokrasi.
