Malang | Koranbangsa.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIRA Malang sukses menyelenggarakan kegiatan “FISIP Collaboration 2026: Connecting Ideas, Leaders, and Institutions” sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang meliputi Halal Bi Halal, pelantikan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FISIP UNIRA Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Acara ini juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Budiar, dengan tema “Inovasi Pemerintahan Daerah dan Peran Akademisi dalam Pembangunan Daerah”.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum strategis untuk menyatukan gagasan dan memperkuat sinergi antara kampus dan pemerintah daerah.
“FISIP Collaboration 2026 menjadi ruang penting dalam menyambungkan ide dan gagasan antara institusi akademik dan pemerintah daerah, dalam rangka mendorong inovasi pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan modern,” ujarnya. (15/4/2026)
Ia juga menekankan bahwa peran akademisi sangat krusial dalam pembangunan daerah, terutama melalui kontribusi kajian ilmiah dan penelitian yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan publik.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi multipihak, dan kampus memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data, analisis, dan rekomendasi kebijakan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Budiar, menyambut baik kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan FISIP UNIRA Malang.
Ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, inovatif, dan berbasis kajian ilmiah serta data.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi berlanjut dalam implementasi nyata. Pemerintah daerah akan melibatkan pihak kampus dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan,” ungkapnya.
Dalam orasi ilmiahnya, Dr. Budiar juga memaparkan berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang, serta arah pengembangan kebijakan ke depan yang menekankan pada pendekatan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FISIP UNIRA Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, FISIP UNIRA Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong inovasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
