Malang | Koranbangsa.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kabupaten Malang menuai sorotan tajam. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Malang melayangkan kritik keras atas kualitas menu yang dinilai jauh dari standar kelayakan konsumsi dan gizi.
Ketua Cabang PC PMII Kabupaten Malang, Syahrul Majid, menyebut temuan di lapangan serta kegaduhan di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tidak berjalan sesuai tujuan awalnya. Program yang semestinya menjadi solusi pemenuhan gizi, khususnya di bulan suci, justru dianggap melenceng dari esensi kemanusiaan dan kesehatan.
“Kami sangat menyayangkan menu MBG Ramadan di Kabupaten Malang yang sangat tidak layak. Ini bukan sekadar soal makan, tapi soal hak masyarakat mendapatkan gizi yang baik, apalagi di bulan suci ini,” tegas Syahrul.
Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat MBG digadang-gadang sebagai program yang berpihak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kualitas makanan yang diterima warga dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak.
Tak hanya mengkritik kualitas menu, PC PMII juga mempertanyakan peran Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Malang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar. Syahrul menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama lolosnya menu yang dinilai tidak layak hingga sampai ke tangan masyarakat.
“Kami mempertanyakan peran Satgas MBG yang diketuai oleh Pak Budiar selaku Sekretaris Daerah. Mengapa pengawasan begitu lemah hingga menu yang tidak layak bisa sampai ke tangan masyarakat? Satgas harus bertanggung jawab penuh atas kegaduhan ini, jangan sampai satgas ini hanya menjadi pelengkap secara administratif saja,” ujarnya.
Lebih jauh, PC PMII juga mengecam keras pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang. Mereka menduga adanya orientasi keuntungan dalam pengelolaan program, yang berimbas pada pemangkasan kualitas menu. Penggunaan “menu kering” selama Ramadan pun disinyalir menjadi celah untuk menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan.
“Jangan gunakan program pemerintah ini untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, apalagi dalam program kemanusiaan dan kesehatan. Kami melihat SPPG abai terhadap prinsip MBG. Jika orientasinya hanya bisnis, maka kesehatan masyarakat yang jadi taruhannya. Ini tidak bisa dibiarkan,” tandas Syahrul.
PC PMII Kabupaten Malang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG Ramadan, khususnya pada aspek pengawasan dan kinerja pengelola SPPG. Mereka berharap program tersebut dikembalikan pada prinsip awalnya, yakni memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang layak, aman, dan berkualitas — bukan sekadar formalitas pelaksanaan program. (*)
