Jakarta | Koranbangsa.com — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai melakukan sosialisasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah seluruh DPW menyelesaikan tahapan Musyawarah Wilayah (Muswil) serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan dalam dua tahap.
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, menjelaskan bahwa sosialisasi SK tersebut dilaksanakan mulai hari ini hingga 25 Januari 2026. Kegiatan ini menyasar seluruh struktur DPW dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di masing-masing provinsi.
Menurut Gus Halim, sosialisasi ini menjadi tahapan penting karena DPW dan DPC merupakan bagian dari peserta Muswil yang telah mengikuti proses panjang sejak awal. Dalam Muswil tersebut, berbagai usulan dan dinamika aspirasi telah disampaikan dan diakomodasi melalui mekanisme organisasi.
“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur memahami secara menyeluruh hasil dari rangkaian Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW PKB se-Indonesia,” ujar Gus Halim.
Ia menegaskan, penataan kepengurusan DPW PKB merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Penataan ini dimaksudkan agar PKB tidak berhenti pada target kemenangan elektoral semata, melainkan mampu menyiapkan kader yang siap mengelola pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Menang pemilu itu bukan pekerjaan paling berat. Tantangan sesungguhnya adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Jika tidak, maka kemenangan itu menjadi tidak bermakna,” tegasnya.
Gus Halim menambahkan, seluruh hasil Muswil, mulai dari struktur kepengurusan yang telah ditetapkan, program kerja, hingga agenda lanjutan organisasi, disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring.
Setelah rangkaian sosialisasi rampung, DPP PKB akan melanjutkan dengan pengukuhan pengurus DPW PKB yang baru, yang dirangkaikan dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Pengukuhan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Februari 2026 dan akan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz DPW PKB.
Selain pengukuhan, agenda tersebut juga akan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) serta orientasi politik bagi seluruh jajaran pengurus DPW masa bakti 2026–2031. Kegiatan ini akan digelar di masing-masing provinsi mulai Februari hingga minggu pertama April 2026.
Gus Halim menegaskan bahwa pengukuhan pengurus DPW bukan sekadar agenda seremonial. Dalam kesempatan tersebut, para Ketua DPW akan menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja sebagai bentuk keseriusan partai dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional.
“Ada dua kontrak yang ditandatangani, yakni kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Ditambah dengan Akpolbang, ini menjadi bukti bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” tuturnya.
Ia pun optimistis, publik akan melihat secara langsung soliditas internal PKB dalam menata organisasi. “Kami yakin, ketika publik mencermati dinamika internal PKB, mereka akan menyimpulkan bahwa PKB adalah partai yang solid, yang benar-benar memperhitungkan kualitas, totalitas kerja, serta komitmen jangka panjang,” pungkas Gus Halim.
