JAKARTA | KORANBANGSA.com – Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia seperti memasuki sebuah ruang waktu yang terhenti. Di sana, bendera dikibarkan, bunga ditaburkan, dan pidato-pidato bergema seolah-olah kebangkitan nasional adalah sebuah museum yang kita kunjungi sekali setahun.
Kita berjalan di lorong-lorongnya dengan penuh hormat, tetapi jarang menyentuh, apalagi memaknainya. Bambang D Suseno, dalam tulisannya di Kompas (19/05/2025), mengingatkan, kebangkitan nasional bukan fosil yang cukup dibersihkan dari debu sejarah, tetapi harus menjadi cermin yang memantulkan wajah kita hari ini, sekaligus jendela yang membuka jalan ke depan.
Budi Utomo, yang lahir dari rahim STOVIA pada 1908, adalah sebuah lompatan kesadaran. Ia tidak mengangkat senjata, melainkan pena dan buku. Nasionalismenya bukan teriakan kosong, melainkan ikhtiar melawan kebodohan dan penindasan.
Sayangnya, 120 tahun kemudian, tantangan telah berganti wajah. Penjajahan fisik mungkin sudah sirna dan enyah, tetapi kita terjebak dalam penjajahan baru; ketergantungan teknologi, ketimpangan sosial, dan ilusi kemajuan yang rapuh.
Di tengah pusaran geopolitik global di mana Amerika Serikat dan China saling tarik-menarik seperti dua raksasa yang berebut peta Indonesia berdiri di persimpangan. Investasi besar seperti Hyundai dan LG di Karawang sekilas membuat kita berbangga, tetapi seperti diingatkan Bambang, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa saja kita menjadi buruh di dapur industri global, mengolah nikel mentah, tetapi tak pernah mencicipi kue teknologi yang kita panggang. Sejarah seolah berulang, kita tuan rumah di negeri sendiri, tetapi tetap menjadi tamu di meja makan dunia.
Posisi Indonesia sebagai connector antara dua kekuatan besar bukanlah anugerah, melainkan ujian yang menuntut kecerdikan, keberanian, dan yang paling langka adalah kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Tanpa penguasaan teknologi dan industri hulu, kita hanya akan menjadi terminal transit bagi modal asing, bukan tuan atas sumber daya sendiri.
Ekonomi dunia sedang melambat. IMF memproyeksikan pertumbuhan global hanya 2,7 persen pada 2025, sementara Indonesia masih bertahan di angka 4,8–5,1 persen. Tapi angka-angka itu sering menipu.
Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah adalah lubang jebakan yang siap menganga. Sektor pariwisata dan manufaktur belum pulih merata. Bali mungkin bersinar, tetapi banyak daerah lain seperti pelari yang kehabisan napas di tikungan terakhir.
Bagi saya, kebangkitan nasional harus didaur ulang. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan membangun ketahanan. UMKM, digitalisasi ekonomi lokal, dan ekosistem wirausaha harus menjadi prioritas.
Pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir elite, seperti diperingatkan Joseph Stiglitz, adalah bom waktu sosial. Pembangunan yang gemuk di atas kertas tetapi keropos di lapangan adalah penipuan kolektif.
Kemiskinan nasional mungkin turun menjadi 8,2 persen, tetapi UNDP mencatat bahwa 40 persen penduduk kita sangat rentan jatuh miskin oleh guncangan sekecil apa pun.
Tentu saja Bansos penting, tetapi tanpa strategi jangka panjang, bukankah kita sedang memelihara kemiskinan secara sistemik.
Harusnya, Kebijakan fiskal diarahkan untuk membangun jaring pengaman yang presisi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan mobilitas sosial yang nyata, bukan sekadar ilusi statistik yang selalu digembar-gemborkan.
Belum lagi, kita masih tertinggal di bidang inovasi. Global Innovation Index 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-87, jauh di bawah Malaysia dan Thailand.
Masalahnya, anggaran riset kita masih minim, disusul oleh lemahnya kolaborasi kampus-industri, dan pendidikan yang masih terbelenggu hafalan adalah akar masalah.
Padahal, kita punya modal besar, dimana populasi muda, biodiversitas, dan pasar digital yang tumbuh. Tokopedia dan Gojek adalah bukti bahwa inovasi bisa tumbuh di negara yang kita cintai ini, tetapi lagi-lagi, tanpa ekosistem yang mendukung insentif fiskal, regulasi adaptif, pendidikan STEM, semuanya akan tetap menjadi kisah sporadis, bukan gerakan nasional.
Terakhir, kemandirian pangan, energi, dan pertahanan masih menjadi mimpi yang tertunda. Impor gandum 11 juta ton per tahun adalah ironi di negeri agraris. Diversifikasi pangan lokal, transisi energi terbarukan, dan industri pertahanan dalam negeri seharusnya menjadi arus utama.
Karena, ketahanan nasional kini bukan lagi soal senjata, melainkan kedaulatan di tiga sektor di atas. Tanpanya, kita hanya penonton di panggung global, dengan tiket yang dibayar oleh utang dan ketergantungan.
Waba’dlu, kebangkitan nasional bukan sekadar fragmen sejarah yang dibingkai. Tapi harus menjadi gerakan dan keberanian kolektif untuk keluar dari jebakan masa lalu, membangun kemandirian, dan menumbuhkan ekosistem inovasi. Tentu, ini fardhu ‘ain bagi setiap warga, mulai dari petani di pelosok hingga pejabat di pusat kekuasaan. Sebab bangsa besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah, tetapi tak pernah kehabisan tekad untuk menulis sejarah baru.
Penulis:
AHMAD SUHAIMI
Penulis Lepas Asal Madura dan Alumni PMII Kota Malang
