SURABAYA | KORANBANGSA.com – Intstruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD direspon oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur sebagai dorongan untuk lebih kreatif. Ia menuturkan banyak potensi yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah pengelolaan Galian C, jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Daerah harusnya tidak mengeluh, tapi lebih lebih kreatif. Banyak hal yang bisa digali untuk peningkatan PAD, terutama segmen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa galian C. Di Jawa Timur ini potensi galian C melimpah. Kalau dikelola dengan baik dan regulasinya jelas, insya allah hasilnya bagus,” kata Multazam, Kamis (08/05/2025).
Multazam menuturkan, Pemprov Jatim perlu mendata semua lokasi dan aktivitas pertambangan Galian C yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan proyek pembangunan skala besar. Pasalnya, pihaknya mengkhawatirkan adanya praktik yang tidak sesuai ketentuan hukum, termasuk dugaan operasi tanpa izin resmi dan penghindaran kewajiban pajak.
“Galian C yang dikapitalisasi untuk kepentingan industri dan proyek perlu ditinjau ulang, jangan-jangan tidak berizin dan tidak bayar pajak. Rugi donk Negara,” ujarnya.
“Yang kelihatan mata misalnya material pembangunan toll probowangi. Hari ini sedang berjalan 2 paket proyek, pembangunan ruas toll Gending-Paiton dan Paiton-Besuki. Kedua paket proyek tersebut apakah sudah termonitor materialnya dari mana? Sudah mengantongi izin atau tidak? Sudah bayar pajak apa belum?” Lanjutnya.
Legislatot yang berangkat dari daerah pilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo ini mendesak agar pemerintah tidak kehilangan potensi pendapatan dengan adanya proyek pembangunan skala besar.
“Banyak perusahaan terlibat dalam kerjasama operasi (KSO) proyek ini. Saya kira penting melakukan peninjauan ulang terhadap keterlibatan perusahaan dan perannya dalam proyek toll Probowangi. Jangan sampe adanya proyek nasional justru merugikan daerah,” kata dia.
Dia menuturkan, sebagai provinsi besar, Jatim sering terjadi pembangunan yang bahkan tidak terjaring oleh pemerintah. Baik dari segi perizinannya hingga pelaksanaan pengerjaannya.
“Ini yang kelihatan, belum lagi proyek-proyek besar lain di Jawa Timur yang lepas dari pantauan kita. Semuanya akan kita kaji ulang pelaksanaannya. Lumayan itu pajaknya, bisa digunakan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
