Malang | Koranbangsa.com — Komitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terus dilakukan H. Ali Ahmad, S.H. (Gus Ali), Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V Malang Raya.
Pada Kamis (5/11/2026), Gus Ali menyelenggarakan tiga kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung secara maraton mulai Kamis pagi hingga sore menjelang petang di Auditorium KH. Isma’il. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan petani, pedagang, hingga masyarakat umum.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka mengikuti setiap sesi dengan penuh perhatian, terutama ketika Gus Ali menyampaikan materi mengenai kedudukan, fungsi, peran, dan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam sambutannya, Gus Ali menegaskan bahwa pemahaman mengenai MPR RI tidak boleh hanya menjadi pengetahuan kalangan akademisi atau mereka yang berkecimpung dalam dunia politik. Sebaliknya, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami lembaga negara tersebut sebagai bagian penting dari sistem demokrasi dan kehidupan konstitusional bangsa.
“Pemahaman tentang MPR RI dan konstitusi negara harus menjadi pengetahuan bersama. Tidak hanya milik anggota legislatif, pejabat negara, atau kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat luas, termasuk petani, pedagang, pelaku UMKM, dan seluruh elemen rakyat,” ungkap Gus Ali.
Menurutnya, MPR RI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berkaitan dengan konstitusi, kedaulatan rakyat, serta keberlangsungan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gus Ali juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konstitusi merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui hak-haknya sebagai warga negara, tetapi juga perlu memahami kewajiban, tanggung jawab, serta peran aktif dalam menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Negara ini dibangun atas dasar perjuangan dan kesepakatan bersama. Karena itu, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga negara. Seluruh masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat persatuan, menghormati perbedaan, serta memastikan kehidupan demokrasi berjalan sesuai konstitusi,” paparnya.
Ia menambahkan, sarasehan kebangsaan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendekatkan lembaga negara dengan masyarakat. Melalui forum semacam ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengenal lebih jauh fungsi kelembagaan MPR RI sekaligus menyampaikan pandangan, aspirasi, dan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Menariknya, kegiatan tidak berlangsung satu arah. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta tanggapan secara langsung kepada Gus Ali. Sesi dialog tersebut berlangsung dinamis dengan beragam persoalan yang disampaikan peserta, mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu kebangsaan dan penyelenggaraan negara.
Gus Ali menyambut positif berbagai pertanyaan dan masukan tersebut. Menurutnya, dialog langsung menjadi bagian penting dari pendidikan politik dan konstitusi karena dapat mempertemukan pengetahuan kelembagaan dengan realitas sosial yang dialami masyarakat.
“Justru melalui tanya jawab seperti ini kita bisa mengetahui sejauh mana masyarakat memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin forum ini tidak sekadar menjadi tempat menyampaikan materi, tetapi juga menjadi ruang bertukar pikiran. Masyarakat harus berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan ikut mengawal jalannya kehidupan demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap, tiga kegiatan Sarasehan Kebangsaan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta, khususnya dalam meningkatkan literasi konstitusi, kesadaran politik, dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lebih dari itu, Gus Ali menginginkan agar semangat kebangsaan tidak berhenti setelah kegiatan selesai, melainkan tumbuh menjadi kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
“Harapan kita, masyarakat semakin memahami bagaimana negara ini bekerja, bagaimana konstitusi menjadi pedoman, dan bagaimana setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga Indonesia. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran kebangsaan,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan tiga sarasehan dalam satu hari tersebut, Gus Ali menegaskan pentingnya menghadirkan pendidikan kebangsaan yang inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, MPR RI tidak hanya dipahami sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat. (*)
