Jakarta | Koranbangsa.com – Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan lonjakan inflasi di dalam negeri. Merespons situasi tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara selektif sebagai langkah penghematan energi nasional.
Ahmad Irawan menegaskan bahwa pemerintah perlu memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertinggi untuk dijadikan prioritas jika skenario WFH dijalankan.
Fokus pada Wilayah Megapolitan
Menurut Irawan, tiga provinsi di Pulau Jawa menjadi kunci utama dalam upaya menekan konsumsi BBM secara nasional. Tiga wilayah tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
“Pertimbangan utama adalah wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencatatkan data konsumsi BBM hingga 30 persen secara nasional karena statusnya sebagai wilayah megapolitan,” ujar Ahmad Irawan dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak harus dipukul rata ke seluruh Indonesia. Daerah dengan tingkat kemacetan dan konsumsi energi yang lebih rendah mungkin tidak memerlukan perlakuan yang sama.
Kaji Dampak Ekonomi secara Menyeluruh
Meski mengusulkan WFH sebagai solusi jangka pendek, Irawan mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai dampak ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
“Wacana ini harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya,” lanjutnya.
Langkah Strategis Hadapi Perang
Langkah penghematan ini dipandang sebagai salah satu skenario darurat dalam merespons ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Selain WFH, Irawan mendorong pemerintah untuk terus menyiapkan opsi-opsi mitigasi lainnya guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman kenaikan harga energi dunia.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi sementara, sembari pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di masa krisis. (*)
