Pasuruan | KoranBangsa.com — Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, angkat suara terkait polemik rencana pembangunan Batalyon 15 TNI AL di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Ia meminta proyek tersebut ditunda sementara, hingga ditemukan solusi yang benar-benar menghadirkan rasa aman bagi warga sekitar.
Multazam menegaskan, aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap proyek strategis, termasuk pembangunan fasilitas pertahanan negara. Menurutnya, keberatan warga atas lokasi pembangunan yang terlalu dekat dengan permukiman bukanlah tanpa alasan.
“Warga memiliki pengalaman dan trauma atas beberapa kejadian di masa lalu. Kekhawatiran mereka sangat wajar dan harus menjadi bahan kajian serius. Saya berharap TNI AL dapat memahami kondisi psikologis masyarakat dan meninjau ulang rencana tersebut,” ujar Multazam, Sabtu (15/11/2025).
Legislator muda PKB ini menekankan bahwa hubungan TNI dengan rakyat merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional. Karena itu, pembangunan fasilitas militer idealnya tidak menimbulkan kegelisahan atau potensi gangguan terhadap aktivitas warga maupun prajurit.
“Aspek kemanusiaan dan kenyamanan bersama harus tetap dijaga. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. TNI kuat karena bersama rakyat,” tegasnya.
Untuk mencegah polemik semakin melebar, Multazam meminta Gubernur Jawa Timur turun tangan melakukan langkah mediasi. Ia menilai pemerintah provinsi perlu mengintensifkan dialog antara warga, TNI AL, hingga pihak terkait lainnya untuk memastikan keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik jangka panjang.
“Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, potensi gesekan bisa semakin besar. Gubernur harus segera mengambil langkah taktis dan mengawal proses komunikasi antara semua pihak,” serunya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada warga Pasuruan, Multazam memastikan dirinya akan segera berkoordinasi dengan DPR RI—khususnya komisi yang bermitra dengan TNI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)—untuk mencari titik temu yang paling menguntungkan masyarakat.
“Saya akan segera berkomunikasi dengan DPR RI dan mitra terkait untuk memperjuangkan solusi yang terbaik bagi warga Sumberanyar. Kita ingin persoalan ini selesai secara bermartabat,” pungkasnya. (*)
