Malang | Koranbangsa.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Malang, H. Abdulloh Satar, M.M menggelar dialog penyerapan aspirasi publik di Kecamatan Pakis pada Sabtu (27/9/2025). Acara ini menghadirkan beragam peserta dari unsur guru, kelompok UMKM, hingga kader kesehatan desa.
Dialog tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, sekaligus usulan program yang diharapkan bisa diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Aspirasi Guru: Kesejahteraan dan Kesetaraan Pendidikan
Dalam kesempatan itu, perwakilan guru swasta menyuarakan harapan agar kesejahteraan mereka mendapat perhatian serius. Insentif guru non-sertifikasi yang selama ini hanya diberikan setahun sekali sebesar Rp1,2 juta, diusulkan agar direalisasikan setiap bulan sebesar Rp500 ribu, sesuai janji kampanye calon bupati sebelumnya.
Selain itu, mereka juga meminta agar tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. “Kami hanya ingin kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar salah satu guru.
Aspirasi UMKM: Modal dan Teknologi Produksi
Dari kelompok pelaku UMKM, muncul permintaan agar pemerintah memfasilitasi pelatihan berkelanjutan sesuai bidang usaha, mulai dari produksi, manajemen, hingga strategi pemasaran.
Mereka juga mengharapkan adanya bantuan peralatan modern, seperti mesin bordir komputer dan alat pengolahan pangan, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tidak kalah penting, akses permodalan juga diharapkan dapat diperluas agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha dan memperluas pasar.
Aspirasi Kader Kesehatan: Cegah Stunting dan Tingkatkan Fasilitas
Sementara itu, kader kesehatan desa menekankan pentingnya program pemenuhan gizi seimbang bagi anak melalui B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) guna menekan angka stunting di wilayah pedesaan.
Mereka juga meminta adanya peningkatan kapasitas kader kesehatan lewat pelatihan, kenaikan insentif, serta tambahan fasilitas kesehatan di posyandu. Usulan pemisahan layanan antara posyandu balita dan lansia juga mengemuka, agar pelayanan bisa lebih maksimal dan terarah.
Komitmen Serap dan Perjuangkan Aspirasi
Menanggapi beragam masukan tersebut, Ketua Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan ditampung dan diperjuangkan sesuai kewenangan di DPRD.
“PKB selalu berkomitmen menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Aspirasi dari guru, UMKM, maupun kader kesehatan ini akan kami kawal agar bisa diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tegasnya.
Dialog penyerapan aspirasi publik ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memastikan pembangunan yang lebih adil dan merata di Kabupaten Malang. (*)
